“Kesetaraan gender terus diwacanakan kalangan feminis dan pendukungnya melalui berbagai sarana yang sesekali tampak vulgar. Kali ini mereka berupaya mempengaruhi penyusunan RUU Pengarus-Utamaan Gender untuk memaksa perempuan melawan syariat Islam”.

Pemikiran Islam sekaligus pengamat gerakan Islam Liberal di Indonesia, Dr Arsian Husaini MA, mengaku kaget ketika menerima draft RUU Pengarus-Utamaan Gender saat menjadi tim ahli dalam rapat dengan Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, SeLASA (24/1). Isi draft tersebut sekuler dan tidak memperhatikan nilai-nilai agama di dalamnya.

Dalam mendefinisikan tentang gender, disebutkan bahwa perempuan adalah produk budaya. Padahal dalam pandangan Islam definisi tersebut tidak tepat karena pembagian peran bukan sekadar berdasarkan budaya tapi ada unsur wahyunya. Demikian juga untuk mengukur partisipasi perempuan dalam pembangunan nasional ditentukan berdasarkan gender development index, perempuan dianggap berperan jika terlibat dalam ruang publik.

Peneliti INSISTS ini menegaskan, cara pengukuran seperti ini sangat bahaya karena ibu rumah tangga yang mendidik anak di rumah dengan baik tidak masuk dalam kategori ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional. “Semua perspektif ini sangat sekuler dan liberal,”ujarnya kepada Majalah Gontor.

Jika melihat definisi gender dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) sebagai lembaga yang ditunjuk dalam Inpres Nomor 9/2000 untuk meningkatkan Pengarus-Utamaan Gender (PUG) di kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif dan kelompok masyarakat, mereka masih menganggap perempuan sebagai produk budaya.

Dalam situsnya yang keliru dalam mendefinisikan gender, KPP dan PA menilai sesuatu dianggap ketidakadilan gender jika terjadi diskriminasi pada perempuan. Misalnya perempuan diperlakukan stereotype yaitu pelabelan atau citra baku terhadap perempuan seperti dianggap cengeng, tidak rasional, tidak bisa mengambil keputusan penting, hanya sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah tambahan.

Sesuatu yang dianggap diskriminasi bagi perempuan jika memarjinalkan perempuan berdasarkan jenis kelamin misalnya guru, karyawan atau buruh pabrik, perempuan mendapatkan gaji di bawah kaum laki-laki, banyak perempuan yang rentan di-PHK karena faktor reproduksinya, hamil, menyusui, menstruasi, dan lain sebagainya. Perempuan juga dianggap berperan lebih rendah dari laki-laki. Misalnya masih sedikit perempuan yang bekerja pada posisi pengambil keputusan dan kebijakan, mendapat upah rendah dibanding laki-laki, serta masih sedikit keterwakilan perempuan dalam dunia politik khusunya di legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Menurut Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Dr Nabilah Lubis, kesalahan konsep kesetaraan gender di Indonesia sudah terjadi sejak awal. Terlepas apakah gerakan ini resistensi terhadap gerakan liberal, politik atau menjadi program pemerintah dalam meningkatkan pembangunan nasional, kesalahan terjadi karena peletakan gender didasarkan pada produk budaya.

Kasus penyusunan draf revisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi pengalaman penting untuk menentang gerakan liberal masuk dalam kebijakan pemerintah. Dalam penyusunan draf revisi KHI, kelompok liberal membuat pasal yang membolehkan Muslim menikah dengan non-Muslim, laki-laki harus memiliki masa iddah seperti isteri yang ditinggal mati suaminya, perempuan harus membayar mahar seperti laki-laki.

Adian melihat konsep ini kembali muncul dalam draft RUU Pengarus-Utamaan Gender. Perempuan hanya dianggap memiliki dua fitrah yaitu mengandung dan melahirkan sementara yang lain budaya. Segepok konsep lain misalnya tentang pembagian warisan bagi perempuan yang menuntut hak sama, dan hukum pernikahan yang mengabaikan perwalian. “Gagasan seperti ini tentu sangat sulit diterima oleh setiap Muslim yang punya iman dan nalar yang sehat,”paparnya.

Agar RUU Pengarus-Utamaan Gender ini tidak menjadi gerakan liberal yang dipaksakan dalam bentuk kebijakan, Adian meminta para penyusun dan mengusung ide kesetaraan gender diajak dialog dan diberi pengertian bahwa cara pandang seperti itu berbahaya. “Umat Islam harus menolak keras setiap undang-undang atau kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam karena hal ini bertentangan dengan dasar negara yaitu Sila Pertama Pancasila,”paparnya.

SUMBER DARI AHMAD MUHAJIR DIKUTIP DARI MAJALAH GONTOR

thời trang trẻ emWordpress Themes Total Freetư vấn xây nhàthời trang trẻ emshop giày nữdownload wordpress pluginsmẫu biệt thự đẹpepichouseáo sơ mi nữHouse Design Blog - Interior Design and Architecture Inspiration